Rokok Elektrik Kena Pajak, YLKI: Untuk Pengendalian Konsumsi Wajib Didukung

JAKARTA – Kementerian Keuangan mulai menerapkan pajak untuk rokok elektrik di samping cukai rokok konvensional mulai 1 Januari 2024.


Penerapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari Cukai Rokok.

Tujuan diterbitkannya aturan tersebut supaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Untuk itu, peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting.

Peraturan tersebut didukung oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi rokok elektrik yang sangat digemari anak dan remaja.

“Kalau biasanya kami menolak sesuatu yang berhubungan dengan pajak, kali ini kami apresiasi langkah pemerintah. Rokok elektrik ini produk abnormal, sehingga perlu dikendalikan lewat pajak,” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus saat hadir secara virtual dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Urgensi Pengenalan Pajak Rokok Elektrik untuk Melindungi Masyarakat Konsumen’ yang digelar di Grand Mercure Hotel.

Menurutnya, pengendalian konsumsi rokok elektrik dalam bentuk fiskal berupa cukai dan pajak sangat diperlukan.

“Pengenalan cukai dan pajak pada pajak rokok elektrik untuk pengendalian konsumsi wajib didukung. Adalah sesat pikir menolak pajak rokok elektronik, dengan dalih apapun,” pungkasnya.



Follow Berita Okezone di Google News



Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya













 

Updated: Februari 2, 2024 — 8:16 pm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *